Wiranto: Kedaulatan Jangan Diukur Untung-Rugi Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto menilai persoalan kedaulatan bangsa hendaknya hendaknya tidak diukur dari untung-rugi secara ekonomi.
"Bicara kedaulatan yakni kebanggaan sebagai bangsa, tidak bisa dipertimbangkan dengan persoalan ekonomi. Kami menyayangkan hal ini," kata Wiranto kepada pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, di Jakarta, Jumat malam.
Hal itu dikatakan Wiranto menanggapi pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyikapi persoalan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, yaknu menghargai hubungan diplomatik kedua negara.
Menurut Wiranto, persoalan kedaulatan adalah persoalaan kebanggaan sebagai bangsa yang merupakan martabat dari bangsa yang merdeka, hal ini tidak diukur dari pendekatan ekonomi.
Mantan Panglima TNI itu mencontohkan, pada saat Indonesia baru merdeka terjadi Bandung Lautan Api, yakni sejumlah gedung-gedung bersejarah di Kota Bandung dibakar karena Pemerintah Indonesia saat itu tidak rela kedaulatan yang telah diperoleh ingin diusik lagi.
Kasus lain soal kedaulatan negara, kata dia, terjadi di Surabaya saat tentara sekutu datang kembali ke Indonesia.
Tentara Indonesia saat itu yang memiliki persenjaan tidak seimbang dengan tentara sekutu berjuang mati-matian membela kedaulatan bangsa dan negara.
"Kita tidak bermaksud mengajari atau menyalahkan dalam hal ini, tapi hanya mengingatkan, yakni masalah kedaulatan hendaknya tidak diukur dengan untung rugi secara ekonomi," katanya.
Menurut Wiranto, bangsa Indonesia sudah sering mengalami tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh negeri jiran, Malaysia.
Peristiwa penangkapan tiga petugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kata dia, hanya salah satunya saja dari tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan.
"Seharusnya bangsa Indonesia menyikapinya lebih keras lagi. Sikap keras itu bukan berdasarkan emosional tapi demi kedaulatan bangsa dan negara, agar tidak dilecehkan lagi," katanya.
Sementara itu, Ketua DPP Partaiu Hanura, Akbar Faisal mengatakan, sikap Partai Hanura terhadap persoalan perbatasan antara Indonesia, jelas yakni berada di garis depan.
Di legislatif, kata dia, sikap Fraksi Hanura DPR juga jelas yakni menjung tinggi kedaulatan.
Soal usulan hak interpelasi yang diwacanakan Fraksi Partai Golkar, katanya, Fraksi Hanura tidak mau terjebak pada manuver Fraksi Partai Golkar.
"Kami melihat Fraksi Partai Golkar tidak serius mengusulkan hak interpelasi, sehingga kami tidak mau terjebak," kata Akbar.
"Bicara kedaulatan yakni kebanggaan sebagai bangsa, tidak bisa dipertimbangkan dengan persoalan ekonomi. Kami menyayangkan hal ini," kata Wiranto kepada pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, di Jakarta, Jumat malam.
Hal itu dikatakan Wiranto menanggapi pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyikapi persoalan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, yaknu menghargai hubungan diplomatik kedua negara.
Menurut Wiranto, persoalan kedaulatan adalah persoalaan kebanggaan sebagai bangsa yang merupakan martabat dari bangsa yang merdeka, hal ini tidak diukur dari pendekatan ekonomi.
Mantan Panglima TNI itu mencontohkan, pada saat Indonesia baru merdeka terjadi Bandung Lautan Api, yakni sejumlah gedung-gedung bersejarah di Kota Bandung dibakar karena Pemerintah Indonesia saat itu tidak rela kedaulatan yang telah diperoleh ingin diusik lagi.
Kasus lain soal kedaulatan negara, kata dia, terjadi di Surabaya saat tentara sekutu datang kembali ke Indonesia.
Tentara Indonesia saat itu yang memiliki persenjaan tidak seimbang dengan tentara sekutu berjuang mati-matian membela kedaulatan bangsa dan negara.
"Kita tidak bermaksud mengajari atau menyalahkan dalam hal ini, tapi hanya mengingatkan, yakni masalah kedaulatan hendaknya tidak diukur dengan untung rugi secara ekonomi," katanya.
Menurut Wiranto, bangsa Indonesia sudah sering mengalami tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh negeri jiran, Malaysia.
Peristiwa penangkapan tiga petugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kata dia, hanya salah satunya saja dari tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan.
"Seharusnya bangsa Indonesia menyikapinya lebih keras lagi. Sikap keras itu bukan berdasarkan emosional tapi demi kedaulatan bangsa dan negara, agar tidak dilecehkan lagi," katanya.
Sementara itu, Ketua DPP Partaiu Hanura, Akbar Faisal mengatakan, sikap Partai Hanura terhadap persoalan perbatasan antara Indonesia, jelas yakni berada di garis depan.
Di legislatif, kata dia, sikap Fraksi Hanura DPR juga jelas yakni menjung tinggi kedaulatan.
Soal usulan hak interpelasi yang diwacanakan Fraksi Partai Golkar, katanya, Fraksi Hanura tidak mau terjebak pada manuver Fraksi Partai Golkar.
"Kami melihat Fraksi Partai Golkar tidak serius mengusulkan hak interpelasi, sehingga kami tidak mau terjebak," kata Akbar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar